Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam agenda global melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu poin penting dalam SDGs adalah SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Termasuk dalam konteks pelokalan, konsep pelokalan SDGs menjadi strategi krusial untuk memastikan bahwa setiap daerah mampu menerapkan dan mengadaptasi target pembangunan sesuai dengan kondisi, potensi, serta tantangan yang ada. Pelokalan SDG 17 tidak hanya menekankan kerjasama antar pemerintah daerah, tetapi juga mendorong keterlibatan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta komunitas lokal untuk bersama-sama membangun solusi inovatif dan berkelanjutan.
SDGs memanglah konsep paling ideal yang coba diterapkan di berbagai negara di Indonesia. Dengan 3 prinsip utama, yaitu; universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind.
17 Poin SDGs yang berupa nilai-nilai ideal gagasan pembangunan berkelanjutan, rasanya tak lengkap jika tidak menyertakan poin nomor 17 tentang kemitraan yang tentu di dalamnya punya arti luas terkait hubungan sosial dan kemanusiaan.
Pelokalan dalam Point SDGs Kemitraan
Konteks pelokalan dalam dukungan SDGs punya peran yang signifikan, hal ini karena aktor lokal sebagai jembatan untuk terhubung dengan dunia luar serta membantu menjawab permasalahan sosial di tingkat lokal.
Dilansir Kementerian PPN/Bappenas, memiliki 19 target, namun ada bebrapa hal yang mendukung terkait pelokalan antara lain:
- Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
- Pada 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
Pelokalan SDG 17 menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak nyata di tingkat lokal. Dengan memperkuat kemitraan antar berbagai pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil setiap daerah dapat mengoptimalkan sumber daya serta menghadapi tantangan pembangunan dengan solusi yang lebih inovatif dan kontekstual.
Baca juga: “Pelokalan” Menghargai Keberagaman
Dukungan terhadap pelokalan SDGs, sebagaimana ditekankan oleh Kementerian PPN/Bappenas, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lokal dan mobilisasi sumber daya menjadi langkah strategis dalam menciptakan perubahan yang lebih luas. Oleh karena itu, kolaborasi dan komitmen semua pihak sangat diperlukan agar prinsip no one left behind benar-benar dapat diwujudkan dalam pembangunan di Indonesia.
Penulis: Kori Saefatun
Editor: Nugrah
