Masih berlangsungnya hingga hari ini, diskusi dan rencana pembangunan Giant Sea Wall di Indonesia, yang berupaya meniru Jepang dalam membangun pertahanan di wilayah pesisir melalui rencana proyek yang hampir sama.
Negara-negara Asia Pasifik yang dikenal sebagai negara kepulauan memang punya potensi gelombang tinggi dan tsunami lebih besar dibanding negara-negara belahan dunia lain, wilayah Jepang, Indonesia Filipina dan sekitarnya selalu berwaspada ketika arah angin tidak menentu atau faktor bencana alam lain seperti gempa bumi.
Proyek Giant Sea Wall di Indonesia hari ini dinilai efektif untuk meredam bencana yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah Pantai Utara mengingat banjir rob menjadi bencana tahunan yang mendatangi wilayah pesisir Jawa.
Namun sebenarnya bagaimana Jepang membangun pertahanan dari bencana yang terjadi di pesisir ini?
Jepang Meredam Tsunami dengan Kombinasi Buatan dan Alami
Pembangun tembok raksasa sepanjang 400 kilometer dengan tinggi 12,5 meter, sangat masyhur dikenal masyarakat seluruh dunia, tembok yang disebut “seawalls” ini dibangun di sepanjang pesisir pantai timur Jepang di Pulau Tohoku dan dikerjakan oleh Kementerian Lahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang.
Sebelum tsunami 2011 tanggul ini sudah ada namun ketinggiannya tidak mencapai belasan meter dan habis dihantam oleh tsunami yang terjadi. Selain tanggul raksasa Jepang juga mencoba membangun pertahanan alami lewat penanaman pohon pinus hitam di belakang tanggul tersebut yang disebut “Green belt” atau sabuk hijau.
Proses pembangunan kedua unsur peredam tsunami tersebut bukanlah perkara mudah maupun murah. Pemerintah Jepang menggelontorkan dana sekitar Rp195 triliun untuk membangun sistem pertahanan pesisir pasca tsunami 2011. Namun, di balik ambisi menghadirkan perlindungan yang lebih kuat, proyek ini juga memunculkan perdebatan panjang terkait dampak sosial dan ekologisnya.
Salah satu sumber kontroversi berasal dari penentuan tinggi tanggul yang dilakukan secara teknokratis melalui simulasi komputer dan catatan tsunami historis.
Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Tomoo Kurosawa, “Facility against tsunamis and green infrastructure: a case study of post-disaster reconstruction after the Great East Japan Earthquake.” Landscape and Ecological Engineering, Pemerintah menetapkan bahwa tanggul harus mampu menahan tsunami dengan probabilitas kejadian sekitar sekali dalam 200 tahun. Pendekatan ini kemudian menghasilkan desain tanggul yang sangat besar dan seragam, meskipun karakteristik bentang alam serta kebutuhan masyarakat pesisir di setiap wilayah berbeda-beda.
Sehingga ukuran tanggul yang dibangun menjadi sangat masif. Di Teluk Sendai, misalnya, tanggul yang sebelumnya setinggi 6,2 meter ditinggikan menjadi 7,2 meter sepanjang sekitar 50 kilometer. Sementara itu di beberapa kawasan teluk yang lebih sempit dan berlekuk dalam, tinggi tanggul bahkan mencapai 15 meter.
Selain itu dalam prosesnya pembangunan ini mengalami masalah karena adanya ego sektoral atau pembagian tugas yang kaku di pemerintahan Jepang, di mana Kementerian PU bertanggung jawab atas pantai sementara Badan Kehutanan bertanggung jawab atas hutan di belakangnya. Hal ini membuat tanggul beton selalu diposisikan di paling depan dekat air laut dan hutan di belakangnya, padahal penelitian membuktikan bahwa membalik urutan tersebut (hutan di depan, tanggul di belakang) jauh lebih efektif untuk meredam daya hancur air tsunami. Selain itu, karena dinding tanggul dibuat sangat tinggi, bagian pondasi kaki betonnya terpaksa diperlebar ke arah laut, yang pada akhirnya menggusur area pantai berpasir dan merusak vegetasi serta ekosistem asli di sana
Masih dalam artikel yang sama, jalur hijau (green belt) juga dibangun dengan tujuan utama sebagai benteng alami untuk menahan kekuatan tsunami, menghalau angin kencang, dan menahan tiupan pasir agar tidak merusak perumahan serta sawah di daratan. Caranya, pemerintah membuat gundukan tanah raksasa setinggi 3 meter dengan lebar mencapai 200 meter di sepanjang pantai, lalu menanaminya dengan pohon pinus hitam Jepang.
Tujuannya agar pohon-pohon tersebut memiliki pondasi yang kuat dan tidak mudah tumbang saat dihantam ombak besar. Tetapi proyek tersebut juga dikritik keras oleh para ahli lingkungan karena merusak alam. Tanah untuk membuat gundukan 3 meter itu ternyata diambil dari bukit batu di pedalaman, bukan menggunakan pasir pantai asli.
Tanah asing ini malah mengubur rawa-rawa dan lahan basah alami yang ada di pinggir pantai. Hal ini membuat tanaman pantai yang langka, serangga, dan ikan-ikan kecil yang terancam punah kehilangan tempat tinggal mereka dan mati.
Selain hutan pinus, ada juga proyek eksperimen bernama “Tanggul Pasang Hijau”, yaitu tanggul beton yang ditimbun tanah lalu ditanami pohon berdaun lebar agar terlihat seperti bukit hijau.
Selain pemerintah daerah juga memanfaatkan lahan bekas rumah warga yang hancur untuk dibangun menjadi ruang hijau atau taman pencegahan bencana. Berbeda dengan proyek hutan pinus yang merusak karena ukurannya yang terlalu besar, ruang hijau ini dibuat lebih kecil, ramah lingkungan, dan multifungsi sebagai tempat bermain, sehingga lebih disukai dan didukung oleh warga sekitar.
Baca juga: Sinyal Siaga Tsunami di Pulau Kecil Sangihe
Apa yang kini disebut seawalls dan greenbelt di Jepang tersebut sebagai peredam tsunami, masih banyak dipertanyakan efektivitasnya. Bagi sebagian warga, struktur besar tersebut memang menjanjikan rasa aman dari ancaman tsunami, tetapi disisi lain juga mengubah lanskap pesisir, memutus hubungan visual masyarakat dengan laut, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi ekosistem pantai.(Kori)
