Pasca 100 hari lebih bencana yang terjadi di Pulau Sumatera(Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh), Pemerintah Aceh kembali menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi per tanggal 11 hingga 20 April 2026.
Keputusan ini bukan tanpa mendasar, mengingat kembali bencana banjir bandang lalu yang menewaskan ratusan manusia serta meninggalkan kerusakan yang signifikan mengingatkan tingginya resiko bencana yang kemungkinan bisa terjadi, hal ini juga merupakan tindak lanjut dari peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengindikasikan adanya potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang dan petir dalam beberapa hari ke depan.
Aceh Kembali Menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi 11-20 April
Berdasarkan analisis BMKG, kondisi atmosfer di wilayah Aceh saat ini dipengaruhi oleh pola siklonik, belokan angin (shearline), serta zona konvergensi yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan.
Dalam data informasi bencana sepekan BNPB (Badan Penanggulangan Bencana Nasional), merilis bahwa per tanggal 09-16 April 2026, di Kabupaten Aceh Tenggara, ada 60 KK/239 terdampak cuaca ekstrem, 15 rumah rusak berat, 15 rumah rusak sedang, dan 30 rumah rusak ringan, informasi ini juga memuat bahwa bencana cuaca ekstrem yang melanda masih dalam tahap penanganan.
Sekretaris daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir menegaskan bahwa langkah mitigasi tidak boleh ditunda. Pemerintah daerah diminta segera me-normalisasi infrastruktur air melalui pembersihan drainase, sungai, dan pengerukan sedimentasi guna mencegah luapan, disertai pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas berisiko. Patroli rutin juga perlu ditingkatkan di kawasan rawan banjir, longsor, dan daerah aliran sungai (DAS) kritis.
Dalam aspek kesiapsiagaan darurat, Pemerintah Aceh menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC), penempatan alat berat di titik siaga, serta memastikan kesiapan sarana seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, dan tenda pengungsian. Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian diminta untuk diverifikasi ulang guna menjamin keamanan dan kelayakannya.
Baca juga: Waspada, Lonjakan Api Karhutla dan El Nino Godzilla
Selain itu, Sekda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor melalui koordinasi intensif dengan TNI/Polri serta instansi terkait seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom. Optimalisasi sistem peringatan dini (EWS) juga menjadi prioritas, dengan camat, keuchik, dan perangkat desa diminta aktif menyebarkan informasi kepada masyarakat. Di akhir arahannya, bupati dan walikota diminta melaporkan perkembangan situasi dan kesiapsiagaan wilayah secara rutin kepada Pemerintah Aceh.(Kori)
