Greenpress Indonesia menyampaikan apresiasi atas pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pergantian ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan lingkungan Indonesia di tengah tekanan krisis ekologis yang kian kompleks.
Greenpress menegaskan bahwa krisis lingkungan hidup saat ini tidak hanya berdampak pada kualitas ekosistem, tetapi juga telah memicu meningkatnya bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Data kebencanaan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan terus meningkat—yang sebagian besar berkaitan erat dengan degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis lingkungan telah bertransformasi menjadi krisis kemanusiaan yang nyata.
Tak Cukup Urus Sampah, Greenpress Desak Menteri LH Baru Benahi Krisis Lingkungan Menyeluruh
Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia, Marwan Aziz, menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak bisa lagi ditangani secara parsial.
“Kami berharap Menteri Lingkungan Hidup yang baru tidak hanya fokus pada isu persampahan seperti selama ini menjadi perhatian utama. Bahkan kami mendapat informasi, sebagian besar tim di KLH lebih banyak diarahkan untuk menangani sampah. Dengan latar belakang beliau sebagai aktivis, kami berharap Jumhur Hidayat mampu melihat persoalan lingkungan secara utuh dan menyeluruh,” ujar Marwan di Jakarta (27/4/2026).
Menurutnya, isu lingkungan hidup di Indonesia mencakup spektrum luas yang saling terkait, mulai dari krisis iklim, kerusakan hutan, pencemaran udara, degradasi ekosistem laut, hingga persoalan tambang dan hilangnya keanekaragaman hayati.
“Lingkungan bukan hanya soal sampah. Ini tentang masa depan ekosistem kita—hutan, laut, udara, dan kehidupan manusia di dalamnya. Kebijakan ke depan harus terintegrasi dan tidak sektoral. Apalagi saat ini Indonesia, termasuk Jakarta, tengah menghadapi dampak krisis iklim yang semakin nyata, seperti suhu panas ekstrem hingga peningkatan risiko bencana hidrometeorologi,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenpress Indonesia, Igg Maha Adi, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menghadapi eskalasi risiko bencana.
“Kami mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan baru membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, melibatkan masyarakat sipil, komunitas lokal, akademisi, hingga media dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan. Krisis lingkungan yang memicu bencana tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujar Igg Maha Adi.
Ia juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah dalam menindak pelanggaran lingkungan, terutama di sektor industri ekstraktif yang berkontribusi pada kerusakan ekosistem.
“Penegakan hukum lingkungan harus menjadi prioritas. Tanpa itu, upaya perlindungan lingkungan hanya akan menjadi wacana. Banyak bencana yang terjadi hari ini merupakan akumulasi dari pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan,” tegasnya.
Greenpress Indonesia memandang bahwa hadirnya kepemimpinan baru di Kementerian Lingkungan Hidup harus menjadi titik balik dalam memperkuat tata kelola lingkungan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
“Dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan tekanan pembangunan nasional, kepemimpinan baru ini dituntut menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif—mampu menekan risiko bencana sekaligus memulihkan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh,” tutup Igg, yang juga mantan editor Majalah National Geographic Indonesia.
Baca juga: Kata Bencana Gempa dalam Bahasa Jawa Kuno
Greenpress Indonesia adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi lingkungan dan jurnalisme lingkungan yang berkualitas dan berintegritas, berdiri sejak 3 Oktober 2004. Greenpress Indonesia berkomitmen untuk mengawal isu-isu lingkungan strategis melalui riset, kampanye publik, disimanasi informasi serta pelaporan yang independen dan berintegritas. Serta mendorong keterlibatan publik dalam menjaga masa depan bumi Indonesia.(Greenpress)
