Pada September 2024, A-PAD Indonesia bersama Yayasan Skala Indonesia, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya menyerahkan Rekomendasi Komunikasi Risiko Kebencanaan (Recommendation for Risk Communication) kepada pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rekomendasi ini dihasilkan setelah melalui berbagai diskusi penjang, termasuk FGD, desk research, dan diskusi informal lainnya yang dilaksanakan di berbagai tempat. Diskusi ini dilakukann dengan mengundang berbagai pihak terkait, organisasi masyarakat sipil, akademisi, para ahli, dan mendengar dari pemerintah.
Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan bencana alam. Setiap tahun, kita menghadapi berbagai ancaman seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung berapi, dan cuaca ekstrem. Tantangan ini menuntut adanya kesiapsiagaan yang solid dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu kunci penting dalam menghadapi bencana adalah komunikasi risiko bencana yang efektif.
Namun, komunikasi risiko di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil yang minim akses terhadap infrastruktur komunikasi. Padahal, informasi yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan agar masyarakat bisa memahami risiko yang mereka hadapi serta mengetahui langkah-langkah pencegahan yang harus diambil.
Komunikasi Risiko: Jembatan Penyelamat
Komunikasi yang efektif bukan hanya soal memberikan informasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan. Dalam situasi darurat, masyarakat perlu mendapat informasi yang dapat dipahami dengan mudah agar mereka bisa membuat keputusan yang tepat dan melindungi diri sendiri serta orang di sekitarnya.
Pengalaman dari erupsi Gunung Kelud pada 2014 mengajarkan bahwa sistem komunikasi bencana yang kuat sangat penting. Saat itu, BNPB mulai menyusun draft Rencana Induk Sistem Komunikasi Bencana untuk periode 2014-2019. Namun, hingga kini dokumen ini belum diperbarui dan diimplementasikan sepenuhnya.
Membangun Strategi Nasional
Pada 2022, saat Indonesia menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali, pentingnya strategi nasional komunikasi risiko kembali diangkat. BNPB, bekerja sama dengan UN OCHA dan BBC Media Action, menekankan bahwa strategi ini harus mencakup semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil.
Strategi nasional ini diharapkan menjadi panduan bagi berbagai kementerian dan lembaga dalam melaksanakan komunikasi risiko bencana. Tanpa kerangka kerja yang jelas, upaya mitigasi dan respons bencana bisa terhambat.
Rekomendasi untuk BNPB
Sebagai lembaga utama dalam penanggulangan bencana di Indonesia, BNPB memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengembangkan dan memperkuat sistem komunikasi risiko. Berikut beberapa rekomendasi penting yang perlu diperhatikan:
- Pengembangan Infrastruktur Komunikasi Darurat: BNPB harus memastikan seluruh wilayah, terutama yang rawan bencana, memiliki akses ke teknologi komunikasi yang memadai, termasuk sistem peringatan dini yang andal.
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Pelatihan terkait komunikasi risiko bencana harus diperluas, mencakup staf internal BNPB, petugas lapangan, hingga mitra di tingkat daerah. Penggunaan teknologi terkini dalam penyebaran informasi juga perlu ditingkatkan.
- Peningkatan Koordinasi Antar-lembaga: Koordinasi antara BNPB dan berbagai kementerian lainnya perlu diperkuat untuk memastikan aliran informasi yang cepat, tepat, dan dapat diandalkan selama bencana terjadi.
Peran Kementerian dan Lembaga Terkait
Selain BNPB, beberapa kementerian dan lembaga lain juga memiliki peran penting dalam mengelola komunikasi risiko bencana:
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO): Harus memperkuat regulasi terkait penyebaran informasi bencana melalui platform digital dan media massa. KOMINFO juga perlu memastikan akses informasi hingga ke daerah-daerah terpencil.
- BMKG, PVMBG, dan Kementerian PUPR: Bertanggung jawab dalam pemantauan ancaman bahaya alam seperti gempa bumi dan cuaca ekstrem. Mereka harus memperkuat koordinasi dalam berbagi data dan memastikan informasi bisa segera diakses oleh masyarakat.
- Kementerian Sosial (Kemensos): Harus memastikan bahwa informasi risiko bencana dapat diakses oleh kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Peran Sektor Swasta dan Media
Selain pemerintah, LSM, sektor swasta, dan media massa juga berperan penting dalam mendukung komunikasi risiko bencana. LSM dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan, sementara sektor swasta bisa berkontribusi melalui penyediaan infrastruktur teknologi atau bantuan lainnya. Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tidak menimbulkan kepanikan. Kerja sama antara media dan pemerintah menjadi sangat penting dalam melawan penyebaran informasi yang salah atau hoaks saat bencana terjadi.
Komunikasi Krisis Kebencanaan: Apa Bedanya?
Selama beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan komunikasi krisis kebencanaan menjadi semakin mendesak. Berbeda dengan komunikasi risiko yang lebih berfokus pada kesiapsiagaan, komunikasi krisis lebih menitikberatkan pada respons saat bencana terjadi.
Baca juga: Pelatihan PRB untuk Siswa SMA
Berdasarkan lebih dari 10 diskusi yang dilakukan sejak akhir 2022 hingga Agustus 2024, masyarakat sipil merekomendasikan agar BNPB segera menyusun Peraturan Manajemen Komunikasi Krisis. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk relawan, akademisi, hingga pakar komunikasi.
Menyusun Peraturan Manajemen Komunikasi Krisis
Peraturan ini akan menjadi pedoman bagi semua pihak, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, dalam menghadapi krisis bencana. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, BNPB dan lembaga terkait bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat saat bencana terjadi, memberikan arahan yang tepat, dan menghindari kebingungan di lapangan. Penyusunan peraturan ini mendesak agar sistem komunikasi bencana di Indonesia bisa lebih terkoordinasi, cepat, dan efisien.
Pentingnya Strategi Komunikasi yang Tangguh
Indonesia memerlukan strategi komunikasi risiko dan krisis yang solid untuk melindungi masyarakatnya dari dampak buruk bencana. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan media sangat penting dalam memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu sampai ke tangan masyarakat. Dengan memperkuat infrastruktur komunikasi, pelatihan, dan koordinasi antar-lembaga, Indonesia bisa lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan.
