Jejak pengusahaan hutan di Indonesia merupakan lembaran panjang sejarah ekonomi politik yang melibatkan persekutuan antara kekuasaan negara, modal swasta, dan institusi militer. Pemanfaatan hutan secara komersial dan berskala industri di Indonesia pasca-kemerdekaan mulai diatur secara formal dan masif sejak rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
Sebelum tahun 1967, eksploitasi hutan masih bersifat tradisional, lokal, dan terkonsentrasi di Pulau Jawa melalui jawatan Perhutani. Namun, di bawah rezim Soeharto, hutan tropis luar Jawa seperti di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, dan Papua dipandang sebagai komoditas instan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mendulang devisa dari ekspor kayu bulat. Melalui regulasi tersebut, jutaan hektar hutan hujan tropis dibagi-bagikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan untuk menggenjot devisa sekaligus mengukuhkan jaringan patronase politik.
Mengurai Sisi Gelap Pengusahaan Hutan: Jejak, Rente, dan Reruntuhan
Wilayah yang menjadi target eksploitasi besar-besaran adalah kawasan hutan produksi dan hutan primer di luar Jawa, di mana konsesi terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok oligarki dan konglomerat yang memiliki kedekatan khusus dengan lingkaran kekuasaan Cendana. Prajogo Pangestu melalui Barito Pacific Group tercatat sebagai penguasa konsesi terbesar dalam sejarah Indonesia modern yang mengendalikan lebih dari lima hingga enam juta hektar lahan hutan di Kalimantan dan Maluku, disusul oleh Mohammad “Bob” Hasan melalui Kalimanis Group dan Djajanti Group yang menguasai lebih dari tiga hingga empat juta hektar sekaligus memegang kendali atas Asosiasi Panel Kayu Indonesia yang memonopoli pasar kayu lapis global.
Selain itu, konglomerat seperti Eka Tjipta Widjaja lewat Sinar Mas Group dan Sukanto Tanoto lewat RGE/APRIL turut memperoleh jutaan hektar konsesi yang kemudian bertransformasi dari HPH kayu alam menjadi Hutan Tanaman Industri untuk suplai bubur kertas.
Di dalam lingkaran distribusi konsesi raksasa tersebut, institusi militer—khususnya Angkatan Darat—turut memperoleh jatah konsesi hutan yang cukup luas di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Melalui yayasan-yayasan militer seperti Yayasan Kartika Eka Paksi serta Induk Koperasi TNI Angkatan Darat, militer diberikan hak pengelolaan kawasan hutan dan saham perusahaan kayu, salah satunya yang paling terkenal adalah PT ITCI Kartika Utama yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.
Pertimbangan utama pemerintah memberikan konsesi kepada militer didasarkan pada dua motif utama, yakni politik dan finansial. Secara politik, langkah ini merupakan instrumen akomodasi rezim untuk merangkul dan mengamankan loyalitas militer dengan memberi mereka sumber pendanaan mandiri di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara finansial, militer dianggap memiliki aparat teritorial yang mampu mengamankan wilayah konsesi terpencil dari konflik lahan, sekaligus mendukung operasional yayasan kesejahteraan prajurit yang pada masa itu memang didorong untuk mencari sumber pendanaan sendiri.
Alur keuangan dan perolehan rente ekonomi kehutanan pada era Orde Baru dirancang secara sangat sentralistis. Pemerintah sebenarnya berhak menangkap potensi rente ekonomi yang besar dari tegakan kayu melalui pungutan Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, serta Dana Reboisasi yang semestinya dipakai untuk memulihkan kembali ekosistem hutan. Akan tetapi, pada praktiknya, sebagian besar rente ekonomi tersebut mengalami kebocoran struktural dan tidak sepenuhnya masuk ke kas negara secara optimal akibat praktik pelaporan volume kayu yang tidak sesuai di bawah tangan para konglomerat kronis.
Dari penerimaan yang berhasil dikumpulkan negara, skema pembagian masa itu sangat timpang: sekitar delapan puluh hingga sembilan puluh persen – 80% – 90% – dari penerimaan hasil hutan disedot langsung oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, sementara daerah penghasil hanya menerima remah-remah sekitar sepuluh hingga dua puluh persen saja (10-25 %). Beban ekologis berupa banjir, tanah longsor, dan hilangnya ruang hidup harus ditanggung mutlak oleh warga lokal, sementara keuntungan finansialnya mengalir ke kantong oligarki pusat, pemegang konsesi, serta pendanaan operasional ekstra-budgetary militer.
Kendati demikian, pada puncak kejayaannya di era 1980 hingga 1990-an, sektor kehutanan sempat menyumbang devisa non-migas terbesar dengan nilai mencapai 3 – 5 miliar dolar AS per tahun. Negara tujuan ekspornya pun bergeser dari pengiriman kayu bulat mentah ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan pada periode 1970 hingga 1984, beralih menjadi ekspor kayu lapis atau plywood ke Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Timur Tengah setelah pelarangan ekspor log diberlakukan tahun 1985.
Memasuki era Reformasi, tata kelola keuangan dan pembagian hasil mengalami perombakan mendasar melalui desentralisasi dan otonomi daerah yang mengatur skema Dana Bagi Hasil secara lebih berimbang, di mana sebagian besar penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan dialirkan kembali ke daerah penghasil untuk mitigasi lingkungan, sementara pendapatan negara bukan pajak dari sektor kehutanan secara nasional berkisar antara empat hingga tujuh triliun rupiah per tahun.
Baca juga: Bandung, Spons Alami Kota Kembang: Riwayat Hutan Bambu dan Benteng Alamnya
Meskipun demikian, nasib hutan Indonesia saat ini berada di ambang krisis ekologis yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data mutakhir dari lembaga pemantau lingkungan seperti Global Forest Watch dan Auriga Nusantara, sisa luas hutan alam Indonesia saat ini tercatat berada di kisaran angka kurang lebih 91 hingga 94 juta hektar (menyusut drastis dari luas historisnya), dengan laju deforestasi tahunan yang terus berulang akibat tekanan industri ekstraktif. Jutaan hektar bekas konsesi kayu alam masa lalu kini telah berubah wujud menjadi perkebunan monokultur sawit dan kawasan tanaman industri, memicu kepunahan habitat satwa liar endemik serta melahirkan bencana hidrometeorologi berkepanjangan yang dampaknya harus ditanggung oleh masyarakat luas hingga hari ini. (Trinirmala, dari berbagai sumber)
