Fenomena tanah bergerak yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Kejadian yang kerap disebut sebagai sinkhole sebenarnya merupakan pergerakan tanah atau longsor dengan mekanisme yang berbeda. Pemahaman yang tepat menjadi kunci agar upaya mitigasi tidak keliru sasaran.
Diskusi yang diselenggarakan oleh LokaNusa melalui Zoom Meeting pada Jumat, 6 Maret 2026, digelar sebagai respons atas meningkatnya kejadian tanah bergerak di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Aceh dan Jawa Tengah. Forum ini mempertemukan para ahli geologi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal terdampak untuk saling bertukar data lapangan, pengalaman penanganan, sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang lebih efektif.
Tanah Bergerak dan Longsor Meluas, Penjelasan Ahli dan Upaya Pencegahan Bencana
LokaNusa menekankan bahwa fenomena tanah bergerak tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis kebencanaan, melainkan isu multidimensi yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga, keberlanjutan mata pencaharian, kerentanan sosial, serta perencanaan tata ruang di kawasan rawan bencana.
Dalam paparannya peneliti kebencanaan geologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Adrin Tohari, menjelaskan bahwa sinkhole atau lubang runtuhan hanya terjadi pada kondisi geologi tertentu, terutama pada wilayah yang tersusun atas batu gamping atau batu kapur. Batuan ini mudah larut oleh air yang sedikit asam, sehingga terbentuk rongga di bawah permukaan tanah. Ketika lapisan tanah penutup tidak lagi mampu menahan beban, permukaan akan runtuh secara tiba-tiba dan membentuk lubang besar.
Sebaliknya, fenomena tanah bergerak atau longsor dipicu oleh gaya gravitasi pada material tanah atau batuan di lereng yang kestabilannya melemah. Faktor pemicunya beragam, mulai dari curah hujan tinggi, gempa bumi, hingga aktivitas manusia seperti penambangan yang menghilangkan penopang lereng. Di Indonesia, hujan lebat berkepanjangan merupakan pemicu paling umum.
Kasus di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, misalnya, sempat dikira sinkhole karena bentuknya yang menyerupai lubang raksasa. Namun kajian geologi menunjukkan wilayah tersebut tersusun oleh material vulkanik rapuh, bukan batu kapur. Curah hujan tinggi dan aliran air permukaan menyebabkan tanah jenuh air dan mudah longsor. Pergerakan tanah ini bahkan telah terjadi berulang selama bertahun-tahun, membentuk ngarai dan merusak lahan pertanian warga.
Fenomena serupa juga terjadi di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ribuan warga harus direlokasi akibat pergerakan tanah berskala luas. Wilayah tersebut ternyata berada di atas longsoran purba dengan lapisan batu lempung yang sangat sensitif terhadap perubahan kadar air. Saat musim hujan panjang, tanah menjadi lunak dan bidang gelincir lama aktif kembali, menyebabkan retakan dan penurunan tanah secara perlahan.
Pemerintah daerah melalui BPBD Jawa Tengah mengungkapkan bahwa kejadian tanah bergerak di provinsi tersebut cukup tinggi, dengan puluhan peristiwa tercatat sejak awal tahun. Upaya penanganan meliputi pembangunan hunian sementara, kajian geologi, serta edukasi masyarakat. Salah satu temuan penting di lapangan adalah buruknya sistem drainase. Air hujan dan limbah domestik yang meresap langsung ke tanah mempercepat pelemahan struktur tanah.
Karena itu, pengurangan risiko bencana tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Program desa tangguh bencana (Destana) dan sosialisasi kebencanaan terus digencarkan agar warga memahami tanda-tanda awal longsor dan mampu melakukan evakuasi mandiri. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa komunitas yang terlatih dapat merespons lebih cepat dibanding menunggu bantuan pemerintah.
Dari sisi masyarakat lokal Aceh, pergerakan tanah di Ketol telah menghilangkan lahan pertanian seluas puluhan ribu meter persegi. Kebun kopi dan kentang amblas tanpa peringatan jelas, sehingga mata pencaharian warga terganggu. Hingga kini, solusi yang bisa dilakukan baru sebatas adaptasi, seperti menjauhi area berbahaya dan menunggu kebijakan relokasi atau penggantian lahan.
Organisasi masyarakat sipil juga menekankan pentingnya kepemimpinan lokal dalam mitigasi bencana. Melalui program berbasis komunitas, warga dilatih melakukan kajian risiko, menyusun rencana kontinjensi, hingga simulasi evakuasi. Pendekatan inklusif yang melibatkan perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat dinilai efektif membangun budaya siaga bencana.
Menariknya, banyak komunitas sebenarnya telah memiliki kearifan lokal untuk membaca tanda-tanda alam, seperti memantau pergeseran tanah menggunakan patok bambu atau mengenali wilayah rawan melalui penamaan tempat. Pengetahuan tradisional ini dapat melengkapi kajian ilmiah modern, bukan dipertentangkan.
Baca juga: Muncul Sinkhole Pasca Bencana Sumatera, Masyarakat Berebut Airnya
Para narasumber sepakat bahwa tiga langkah utama mitigasi tanah bergerak adalah pengendalian air permukaan, pengaturan tata guna lahan, dan sistem peringatan dini longsor. Air merupakan “musuh” utama kestabilan lereng karena meningkatkan tekanan di dalam tanah. Oleh sebab itu, drainase yang baik dan pembatasan aktivitas di zona rawan menjadi sangat penting.
Fenomena tanah bergerak kemungkinan akan terus berulang di wilayah dengan kondisi geologi rentan, terlebih di tengah perubahan iklim yang meningkatkan intensitas hujan ekstrem. Tanpa pemahaman yang benar, masyarakat dapat salah menafsirkan ancaman dan terlambat mengambil tindakan.(Kori)
