Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu Provinsi di Pulau kalimantan. Dimana Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar setelah Greenland dan Papua Nugini, dengan total luas lahan sebesar 755.000 kilometer persegi. Tak hanya luas pulaunya saja yang besar, Kalimantan juga terkenal memiliki hutan yang luas. Entah mengapa pesona hutannya yang luas itu perlahan menjadi samar. Tak lagi dikenal jamrud khatulistiwa, menyandang nama paru-paru dunia pun berat rasanya.
Sekarang wilayah Kalimantan justru terkenal karena beberapa becana yang terjadi, seperti halnya kebakaran hutan dan banjir. Seperti halnya pada tanggal 16 Januari 2021 Silam, wilayah Kalimantan Selatan masih tergenang banjir. Sedikitnya terdapat 7 kebupaten/ kota yang terdampak bajir di Kalimantan selatan, yaitu kabupaten Tapi, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Bencana ini mengakibatkan 5 orang tewas dan 27.111 rumah terendam membuat 112.709 orang harus mengungsi.
Dilansir dari republika.co.id Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan, bahwa Kalsel berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Dia mencatat, sudah banyak wilayah di Kalsel dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit. “Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare, ada 13 kabupaten/kota, 50 persen Kalsel sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit,”
Tak berbeda jauh dengan pernyataan Walhi, Melky Nahar Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional melalui tempo.co, ia menilai bahwa banjir Kalimantan Selatan yang merendam ribuan rumah terjadi akibat alih fungsi hutan menjadi tambang dan sawit. Ia menegaskan bahwa “Banjir yang terjadi, tampaknya akibat tata guna lahan yang amburadul akibat kawasan hutan berganti menjadi kawasan tambang dan sawit,” kata Melky kepada Tempo, Ahad, 17 Januari 2021. Selanjutnya Melky memberikan keterangan bahwa antara titik-titik banjir dari hulu ke hilir tampak terdapat konsesi tambang perusahaan di sana. Berdasarkan data Jatam, terdapat 177 konsesi di sejumlah kabupaten yang terdampak banjir.
Menurut Melky, pekerjaan mendesak dan sangat penting bagi pemerintah adalah evaluasi rencana tata ruang wilayah atau pemanfaatan lahan dan hutan di Kalsel secara keseluruhan. Lebih lanjut ia berkata “Sebab, dari data-data yang ada jelas menunjukkan soal betapa lahan dan hutan, hulu hilir, telah banyak yang beralih fungsi jadi kawasan tambang dan perkebunan sawit,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah melakukan penegakan hukum, mencabut izin-izin tambang dan sawit di kawasan esensial bagi lingkungan dan rakyat.
Antara Hutan dan Banjir Kalimantan Selatan
Baik Jatam maupun Walhi mengatakan bahwa persoalan utama yang mengakibatkan bencana adalah peralihan pemanfaatan hutan menjadi tambang dan perkebunan kelapa sawit. Laju deforestasi untuk keperluan perluasan perkebunan ataupun tambang semakin lama semakin memprihatinkan. Bencana ini seolah menjadi peringatan atas keprihatinan yang ada semenjak maraknya pembabatan hutan. Keseimbangan terganggu akibat laju deforestasi yang sangat amat cepat yang terjadi di Kalimantan.
Tutupan lahan pada kawasan hutan, terutama yang terkait dengan tutupan hutan sangat dinamis dan berubah dengan cepat, dimana kondisi hutan semakin menurun dan berkurang luasnya. Berdasarkan penaksiran sumberdaya hutan yang dilakukan oleh laju deforestasi tahunan selama 1981 – 1990 di Indonesia mencapai luas 1,2 juta ha/tahun, menduduki tempat kedua setelah Brazil. Laju deforestasi hutan sebesar 319.835,23 ha telah terjadi di Kalimantan Selatan dari tahun 2000-2009.
Berdasarkan penelitian Ramdhoni, 2019 di Kabupaten Banjar, didapatkan data bahwa adanya pengurangan luas kawasan hutan selama 10 tahun yaitu dari tahun 2007 hingga taun 2017. Pengurangan luasan hutan tersebut yaitu sebesar 32.209,24 hektar. Terjadinya pengurangan luasan hutan ini berdampak pada bertambahnya luasan kawasan non hutan. Penambahan luas kawasan non hutan ini dapat berupa bertambahnya tutupan lahan seperti lahan terbuka, pertanian, permukiman dan areal penggunaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa selama 10 tahun telah terjadi deforestasi yang cukup signifikan di Kabupaten Banjar. Pengaruh deforestasi ini akan berdampak pada munculnya lahan kritis serta kerentanan lingkungan yang ada di kawasan hutan Kabupaten Banjar.
Baca juga: Sulapa Eppa, Filosofi Masyarakat Bugis Memandang Alam Semesta
Hasil analisis yang dilakukan oleh Ramdhoni juga memperlihatkan bahwa ada hubungan sebab akibat antara Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) terhadap luas kawasan hutan. Kepemilikan HPH yang dikelola oleh industri – industri ini cenderung memberikan dampak yang kurang baik akibat dari kemampuan korporasi/industri yang kurang mampu dalam mengelola kawasan hutan dengan baik serta adanya orientasi utama korporasi/industri terhadap keuntungan ekonomi sehingga banyak hutan yang dieksploitasi secara masif dan berakibat pada luasan kawasan hutan yang semakin lama semakin berkurang. Selain itu terdapat permasalahan mengenai illegal logging yang dilakukan oleh oknum–oknum korporasi yang dilakukan pada skala besar sehingga memicu adanya deforestasi.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Melalui pengertian ini, harus diresapi bahwa keberadaan hutan sangatlah penting bagi keseimbangan kehidupan. Bencana banjir di Kalimantan Selatan merupakan sebuah persoalan yang muncul akibat ketidakseimbangan alam. Baik pemerintah, lemabaga usaha dan masyarakat harus mengambil pembelajaran berharga dari peristiwa bencana ini agar tidak terjadi peristiwa yang sama di masa depan nanti.
Penulis: Lien Sururoh
Editor: Nugrah Aryatama
Sumber:
Republika.co.id
Tempo.co
Ramdhoni, F., Fitriani, A. H., & Afif, H. A. (2019, February). Identifikasi Deforestasi Melalui Pemetaan Tutupan Lahan Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. In Seminar Nasional Geomatika (Vol. 3, pp. 465-472).
