INVEST DM Dalam memperingati bulan pengurangan risiko bencana, LeaN On INVEST DM mengadakan sebuah webinar yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2020 pulul 14.00 WIB melalui Zoom. Mercy Corps Indonesia melaksanakan program “Investing in Human capital for Disaster Management” (INVEST-DM) di tingkat nasional di bawah pendanaan dari USAID. INVEST-DM mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kapasitas BNPB untuk memberikan layanan manajemen risiko bencana yang efektif dan menyelamatkan nyawa yang mencakup strategi kampanye pendidikan publik yang inklusif tentang risiko dan mitigasi bencana.
Program INVEST DM
Dr. Ir. Agus Wibowo yang merupakan Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB membuka acara sekaligus menjelaskan mengenai lingkup sistem dan strategi penanggulangan yang dijabarkan sebagai berikut:
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis melalui pengembangan strategi penanggulangan bencana
- Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis melalui pengembangan strategi penanggulangan bencana
- Pelaksanaan riset dan kajian teknis dan kebijakan strategi penanggulangan bencana secara holistik, integratif dan multi perspektif
- Penyiapan koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui pengembangan strategi penanggulangan bencana
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui pengembangan strategi penanggulangan bencana
Program INVEST DM membantu pemerintah dalam mewujudkan suatu penanggulangan bencana yang holistik, integratif dan multi perspektif. Melalui program ini penanggulangan dapat dilakukan secara holistik dan multi perspektif dengan memperhatikan kaum disabilitas yang selama ini belum dilibatkan dengan baik sebagai aktor dari penanggulangan bencana. Program INVEST DM akan dilakukan di beberapa daerah diantaranya adalah Kota Medan, Bandung Raya dan wilayah DKI Jakarta.
Baca Juga: Provinsi Bali Adakan Pelatihan Disaster Safety Certification
Beberapa BPBD yang hadir telah menggambarkan situasi penanggulangan bencana yang sampai saat ini belum mampu untuk melayani kaum disabilitas dengan baik. Nicky Claraentia Pratiwi selaku direktur operasional Thisable Foundation menerangkan bahwa penjangkauan terhadap disabilitas terutama untuk dapat mengakses informasi mengenai COVID-19 perlu ditingkatkan. Penanganan yang buruk mengenai akses informasi untuk disabilitas kemungkinan karena satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 belum bisa melakukan penanganan kepada kelompok disabilitas yang sudah terpapar oleh COVID-19 dan kita semua harus berusaha mencari tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini.
Tanggapan dari Ibu Zuma yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (APIK) menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar sangat berdampak bagi kelompok rentan dan marginal, berikut adalah jabarannya:
- Beban ganda bagi perempuan: menemani anak belajar secara online, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mencari uang
- Bertahan di rumah dengan pelaku atau keluarga yang toksik
- Pelaku yang memiliki relasi kuasa lebih kuat memanfaatkan situasi dengan mengendalikan korban
- Biaya jadi meningkat: kuota, makanan untuk meningkatkan imun tubuh dan APD (Masker dll)
- Ketidakpastian ekonomi
- Stress atau tekanan hidup makin meningkat
- Kelompok marginal tidak terdata dalam bantuan sosial pemerintah karena tidak memiliki identitas
- Tidak berani ke Rumah Sakit
- Diberlakukan jam malam sehingga berdampak pada pendapatan dan akses transportasi umum yang terbatas.
Masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 sangat beragam dan kompleks, menanggapi hal ini, pemerintah bersama dengan semua pihak lain berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan multi perspektif. Salah satu tindakan untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kelompok rentan, disabilitas dan kaum marginal adalah dengan membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) sesuai dengan Perka BNPB No.13/2014. Program INVEST DM mengukuhkan 300 peserta promotor LeaN On by INVEST DM untuk melakukan komunikasi risiko dan layanan perlindungan COVID-19 bagi penandang disabilitas di daerah Kota Medan, Bandung Raya dan DKI Jakarta. Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan efektif dan inklusif, termasuk melibatkan kelompok disabilitas untuk sama-sama aktif untuk berkontribusi dalam semua tahapan siklus yang ada pada penanggulangan bencana. (LS)
