Gubernur Aceh, Muzakir Manaf resmi memperpanjang masa tanggap darurat yang ketiga kalinya untuk bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di akhir November 2025 lalu. Masa perpanjangan terhitung sejak 9 Januari sampai 22 Januari 2026.
Hal ini disampaikannya dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh secara virtual (zoom), di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, di kantor Gubernur Aceh, pada Kamis (8/1/2026).
Meskipun di beberapa wilayah yang mengalami bencana serupa seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sudah memasuki masa transisi menuju tahap rehabilitasi, Provinsi Aceh masih dengan tahap tanggap daruratnya, bukan tanpa alasan kerusakan di wilayah Aceh merupakan kerusakan terparah akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi. Banyak yang mengungkap kerusakan akibat bencana ini lebih luas dan lebih parah dibanding tsunami 2004.
Aceh Perpanjang Masa Tanggap Darurat
Gubernur Aceh yang kerap disapa Mualem, menyampaikan bahwa perpanjangan ini didasarkan oleh koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Dikutip dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh menerangkan bahwa perpanjangan ini juga berdasarkan perhatian terhadap fakta lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, adanya keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan.
Data BNPB di Aceh Tamiang sendiri masih terdapat pengungsi sebanyak 74,7 ribu jiwa yang menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak sepanjang bencana ini. Kondisi cuaca yang masih dalam musim penghujan membuat korban bencana sebelumnya harus tetap waspada. Banyak kampung-kampung yang bergantung penuh dengan jembatan untuk aktivitas keseharian, juga masih harus menunggu untuk perbaikan. Maka dari itu Mualem sangat menekankan pentingnya perbaikan pemulihan akses ini
“Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal.” Ujar Mualem.
Dalam rilisnya kepada media, Mualem menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Ia menginstruksikan agar pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, guna memastikan proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.
Selain itu, Gubernur Aceh juga meminta agar dilakukan pembersihan menyeluruh di wilayah terdampak. Fokus pembersihan meliputi lingkungan permukiman warga, sarana ibadah, sekolah, lahan pertanian seperti sawah, serta fasilitas ekonomi masyarakat seperti pasar dan kebun. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya penyakit pasca bencana sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Banjir Bandang Aceh-Sumut-Sumbar dan Implikasi Penetapan Bencana Nasional
Mualem juga menginstruksikan pemerataan distribusi logistik bagi para korban bencana. Ia menegaskan bahwa bantuan harus menjangkau seluruh wilayah terdampak, termasuk kampung-kampung yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Pemerataan bantuan ini diharapkan dapat memastikan seluruh penyintas memperoleh kebutuhan dasar secara adil selama masa tanggap darurat masih berlangsung.(Kori/Nugrah)
