Selama lebih dari setengah abad, perebutan akses dan kendali atas sumber daya air Sungai Indus telah menjadi sumber ketegangan yang terus berlanjut antara India dan Pakistan. Ketegangan ini bermula sejak pemisahan India Britania pada tahun 1947, ketika garis perbatasan antara kedua negara baru ditetapkan mengikuti wilayah yang dikenal sebagai “daerah aliran Sungai Indus”.
Penarikan garis batas tersebut memberikan India akses terhadap wilayah hulu sungai, termasuk bendungan-bendungan penting yang mengatur aliran menuju Pakistan. Karena banyak anak sungai Indus melintasi perbatasan kedua negara, struktur hubungan antara wilayah hulu (India) dan hilir (Pakistan) membuat ketidakseimbangan kekuasaan atas distribusinya.
Berebut Air, Menjadi Perang tak Berkesudahan India-Pakistan
Situasi ini telah memicu ketegangan berkepanjangan, terutama ketika India membangun proyek infrastruktur seperti bendungan di wilayah yang disengketakan. Salah satu contoh nyata dari konflik ini adalah pembangunan Bendungan Kishanganga, yang menuai protes keras dari Pakistan dan memperburuk hubungan diplomatik kedua negara.
Kekhawatiran akan kekurangan air di masa depan akibat pembangunan bendungan telah konflik besar antara India dan Pakistan. Narasi politik yang bersifat memecah belah di kedua negara turut memperbesar potensi konflik. Di India narasi mengenai terorisme Islam yang dikaitkan dengan Pakistan dan dituduh menyerang warga sipil telah dimanfaatkan untuk membenarkan penarikan diri dari jalur diplomasi.
Ancaman pengurangan pasokan ke Pakistan sering dijadikan sebagai alat tekanan politik. Sedangkan media nasionalis di Pakistan menyalahkan India atas banjir besar yang terjadi di negara tersebut, dengan dugaan pengelolaan di perbatasan yang buruk sebagai penyebabnya.
Masalah pengelolaan yang terjadi di Cekungan Indus sebagian besar diatur melalui Perjanjian Perairan Indus IWT (Indus Waters Treaty) yang ditandatangani pada tahun 1960 dengan mediasi Bank Dunia.Â
Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk mencegah konflik antara India dan Pakistan, dua negara yang berbagi sumber daya air dari sistem Sungai Indus. Perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip pembagian air antara kedua negara dan selama beberapa dekade dianggap cukup berhasil, bahkan mampu bertahan di tengah ketegangan politik yang berulang.Â
Lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, serta sejumlah negara di Asia memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian ini.. Sesuai dengan IWT, India diberikan kendali atas tiga anak sungai timur Ravi, Sutlej, dan Beas sebelum airnya mengalir ke wilayah Pakistan, sementara Pakistan mendapatkan hak atas tiga anak sungai barat Indus, Jhelum, dan Chenab.
Meskipun kerangka kerjanya yang mengatur distribusi antara kedua negara bisa diterima oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut mengalami sering dilalaikan seiring dengan waktu dan semakin dalamnya konflik di wilayah Jammu dan Kashmir yang disengketakan.Â
Pembagian kendali atas anak-anak sungai Indus masih menjadi sumber perdebatan. Sejumlah ambiguitas dalam perjanjian memungkinkan India secara hukum membangun infrastruktur di wilayah alirannya, namun langkah ini dipandang oleh Pakistan sebagai ancaman terhadap keamanan airnya dan pelanggaran terhadap semangat perjanjian. Ketidakjelasan dalam interpretasi inilah yang kerap memicu pandangan yang saling bertentangan dan semakin memperkuat ketegangan antara kedua negara.
Baca juga: Parafu, Kearifan Lokal Suku Mbojo dalam Melindungi Sumber Air
Sehingga konflik ini saat ini bukan hanya tentang air namun juga terkait agama, perbedaan dan saling serang antar kedua negara, dihiraukannya suatu perjanjian memperkeruh keadaan yang terjadi di wilayah Pakistan dan India.(Kori/Nugrah)
Sumber:
https://www.tempo.co/internasional/konflik-india-vs-pakistan-ini-akar-masalahnya-1384244
https://www.dw.com/id/ironi-bencana-banjir-pakistan-india/a-5892431
https://www.tempo.co/internasional/menelisik-penyebab-dan-dampak-perang-india-pakistan-1404378
