Setelah GPDRR, Ada Apa dengan Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana?

PUBLISHED

Disasterchannel.co,- Melambung tinggi dan tiba-tiba tenggelam masuk dalam bumi, ini seperti gambaran penanggulangan bencana di Indonesia saat ini. 

Beberapa hari setelah pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang dilakukan di Indonesia, kabar mengejutkan datang dari DPR RI. Pada rapat kerja yang diselenggarakan tanggal 13 April 2022, mengambil kesimpulan bahwa komisi VIII DPR RI dan DPD RI, serta pemerintah RI sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana pada Tingkat 1 karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB. 

Dalam laporan komisi VIII DPR RI dijelaskan lebih lanjut bahwa lamanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana ini disebabkan adanya perbedaan tentang rumusan mengenai nomenklatur kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) antara RUU yang diajukan oleh DPR RI dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh pemerintah RI.

Akibat perbedaan ini, rapat Panja diskors beberapa kali dan lobby dengan Menteri Sosial selaku pemegang Surat Presiden (Surpres) mengenai RUU Penanggulangan Bencana juga sudah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil.

Keputusan ini sangat berbeda sekali dengan komitmen Indonesia yang disampaikan pada GPDRR. Dalam pembukaan GPDRR kali ini, Pemerintah Indonesia menawarkan konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.  

Jokowi berkata “Kita harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif, menghadapi bencana. Pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis tanggap menghadapi bencana harus menjadi prioritas kita bersama”. 

Dalam kalimat di atas jelas tertera bahwa Indonesia memiliki komitmen prioritas untuk memperkuat kelembagaan, pemerintah dan sosial untuk menghadapi bencana. akan tetapi pemberhentian pembahasan RUU penanggulangan bencana justru amat sangat berkebalikan dengan kata-kata priortas yang dikatakan oleh presiden.

Banyak penyesalan yang bermunculan akibat pemberhentian RUU Penanggulangan bencana ini, salah satunya adalah Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI).

Dalam siaran persnya, Avianto Amri, Ketua Umum MPBI berkata “Kami menyesalkan keputusan ini dan menyayangkan mandeknya pembahasan RUU PB di saat kondisi dan situasi Indonesia yang terus mengalami peningkatan jumlah bencana. Ini mengingat penanganan bencana kini semakin kompleks, terutama di tengah pandemi, ancaman perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan yang semakin tinggi,” pada Selasa (31/05/2022).

Menurut Avianto, revisi UU PB merupakan hal krusial dan mendesak untuk dilakukan sebagai salah satu pengejawantahan upaya perlindungan negara terhadap rakyatnya. Pasalnya, berbagai perangkat kebijakan saat ini perlu disesuaikan, mulai dari landasan wewenang kepala daerah dalam penanganan bencana, hingga penentuan status dan jangka waktu bencana. Yang juga tak kalah penting adalah penguatan sistem peringatan dini, peran TNI dan kepolisian, prasyarat untuk kegiatan pembangunan yang berisiko tinggi dan dapat menimbulkan bencana, peran serta masyarakat, serta penganggaran untuk penanggulangan bencana. 

Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi pada negeri ini. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi host perhelatan besar GPDRR tapi tidak mampu memperoleh kesepakatan untuk membahas RUU Penanggulangan Bencana sampai tuntas. Semua ini mengundang tanya, sebenarnya seperti apa wujud resiliensi berkelanjutan yang dikumandangkan ke seluruh dunia? (LS)

Photo: merahputih.com