Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Webinar Refleksi GPDRR

PUBLISHED

Disasterchannel.co,- Selasa, (14/06/2022) Koalisi masyarakat sipil untuk Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) menggelar webinar untuk refleksi pasca digelarnya perhelatan besar GPDRR. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama lintas lembaga, di antaranya Koalisi beranggotakan Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APADM), DisasterChannel.co, Dompet Dhuafa, Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR), Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), OXFAM, Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia (Planas PRB), Preparedness for Disaster Toolkit (PREDIKT), Pujiono Centre, Resilience Development Initiative (RDI), SiagaBencana.com, U-Inspire Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum-Emergency Unit (YAKKUM-YEU), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)-ActionAid, Yayasan SHEEP Indonesia, dan Yayasan Skala Indonesia, Aliansi Pembangunan dan Kemanusian Indonesia (APKI) dan juga Jejaring Forum PRB.

Acara ini diawali dengan sambutan dari Ninil Jannah, Sekjen Platform Nasional (Planas) PRB. Ia menyatakan bahwa kolaborasi yang telah dibangun selama ini bisa terus berlanjut. Avianto Amri selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) juga ikut memberikan sambutannya, bahwa kita semua harus breaking the silo, tidak bisa lagi berbicara ancaman bencana tunggal, melainkan berbicara mengenai multi ancaman. Setelah berhasil menyelenggarakan pertemuan global untuk pengurangan risiko bencana, pemerintah Indonesia menawarkan konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. Lantas Avianto bertanya kepada seluruh peserta tentang bagaimana kita menerjemahkan kata ‘Resiliensi Berkelanjutan’.

Diskusi ini dimulai dengan cerita dari Dr. Puji Pujiono mengenai Rumah Resiliensi Indonesia (RR-I). Menurutnya, RR-I adalah salah satu bentuk acara yang sangat baik dan telah berhasil melengkapi GPDRR dengan menghimpun para pelaku menjadi jaringan pertemanan kolegial; momentum dan peta jalan untuk bergerak maju. Rumah Resiliensi Indonesia telah memperkuat narasi nasional yang penting terkait pengelolaan risiko bencana.

Refleksi GPDRR selanjutnya disampaikan oleh Indira Hapsari dari YAPPIKA-ActionAid. Wanita yang kerap disapa Indi menyampaikan mengenai investasi terhadap kesetaraan gender dalam lingkup kemanusiaan. Paparan awal menyebut Kerangka Sendai meletakkan dasar progresif untuk melembagakan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam Pengurangan Risiko Bencana. Namun partisipasi perempuan, anak muda, dan kelompok marginal lain dalam PRB masih menjadi tantangan. 

Selain itu, alur kerja ‘Pelokalan Grand Bargain’ mendorong kepemimpinan perempuan lokal, melalui dukungan yang bermakna pada organisasi hak perempuan dan atau yang dipimpin oleh perempuan. Pada tahun ke-5 pelaksanaan Grand Bargain, dinilai masih gagal untuk secara bermakna mengalihkan kekuasaan, sumber daya, dan kontrol pengambilan keputusan kepada aktor lokal. 

Indi menyampaikan bahwa Investasi bagi Kepemimpinan Feminis Transformatif perlu ada untuk mempromosikan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin sehingga suara mereka didengar langsung di semua tingkat pengambilan keputusan. Bekerja dengan organisasi perempuan untuk mempromosikan perlindungan dalam bencana, termasuk menyediakan ruang yang aman bagi perempuan. Memasukkan program mata pencaharian yang meningkatkan akses perempuan ke sumber daya. Di mana perempuan mengendalikan sumber daya, status dan pengaruh mereka di masyarakat meningkat. Menciptakan perubahan jangka panjang dalam mentransformasi relasi gender di masyarakat. Dengan membuka ruang bagi kepemimpinan perempuan bersama laki-laki, serta mendukung pemberdayaan perempuan dan transformasi posisi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat.

Setelah mendengar refleksi dari sudut pandang kesetaraan gender, diskusi dilanjutkan dengan paparan refleksi dari Trinirmalaningrum yang membahas mengenai pemanfaatan pengetahuan lokal sebagai salah satu strategi pengurangan risiko bencana. Trinirmala menjelaskan, dibalik semua pengalaman bencana yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, terdapat pula berbagai macam pengetahuan lokal dan ingatan kolektif masyarakat yang bisa dijadikan bahan pelajaran dan strategi pengurangan risiko bencana yang khas dan sesuai dengan kelokalan per daerah. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa beberapa pengetahuan lokal masih sekedar menjadi cerita, padahal sangat efektif untuk dipakai sebagai panduan dalam perspektif pembangunan daerah. Beberapa pengetahuan masyarakat lokal hanya saja menjadi cerita rakyat belaka. Pengetahuan lokal belum diberi nilai yang layak. Efektivitasnya untuk PRB belum diakui secara maksimal potensinya.

Selain itu, pendokumentasian pengetahuan lokal dan ingatan kolektif sangat penting untuk memperkaya literasi bencana. Namun pendokumentasian pengetahuan lokal mengenai bencana harus dilakukan secara holistik dari mulai pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, agar dapat menjadi pembelajaran yang utuh bagi setiap generasi.

Selanjutnya Petrasa Wacana dari Aksi Komunitas menyampaikan paparannya mengenai tata kelola manajemen bencana yang lintas sektor, sistem jenjang dan batas geografi. IUCN mendefinisikan tata kelola lingkungan sebagai ‘interaksi multi-level (yaitu, lokal, nasional, internasional / global) di antara, tetapi tidak terbatas pada, tiga aktor utama, yaitu, negara, pasar, dan sipil. masyarakat, yang berinteraksi satu sama lain, baik secara formal maupun informal; dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sebagai jawaban atas tuntutan dan masukan terkait lingkungan dari masyarakat; terikat oleh aturan, prosedur, proses, dan perilaku yang diterima secara luas; memiliki karakteristik “tata kelola yang baik”; untuk tujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan.

Tata kelola lingkungan yang baik dapat dilihat dari partisipasi semua pihak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan konsep Community-Based Natural Resource Management (CBNRM). Tata kelola yang memiliki mekanisme yang mampu mengantisipasi/mengurangi risiko dan pemulihan segera terhadap dampak kejadian ancaman iklim dan cuaca ekstrem (absorptive capacity), beradaptasi terhadap gangguan dan tekanan iklim dalam jangka panjang (adaptive capacity), dan memiliki sistem pengelolaan risiko bencana dan pengendalian dampak perubahan iklim yang inklusif (transformative capacity) serta berbasis kawasan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dilalui, di antaranya governance system di Indonesia masih sangat berdasarkan pada administrasi, kebijakan pengelolaan kawasan yang masih terhambat pada kewenangan administrasi, Sinergi kebijakan lintas sektor yang bekerja pada satu kawasan, terbatas pada kewenangan serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Sekat yang masih sangat kuat di semua tingkatan mekanisme koordinasi dan peran multi stakeholder (Pentahelix). Kebijakan-kebijakan perlindungan lingkungan, penanggulangan bencana dan perubahan iklim bertolak belakang dengan kebijakan investasi pemanfaatan sumberdaya alam. Penggunaan ruang agar sesuai peruntukannya masih harus ditingkatkan pengawasannya, khususnya yang terkait langsung dengan degradasi lahan.

Webinar refleksi GPDRR ini membuka kenyataan bahwa perjuangan kita untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan masih sangat panjang. (LS)