Kolaborasi Data Untuk Perlindungan Sosial Adaptif

Disasterchannel.co. Jakarta – Era digital seperti saat ini, membuat keberadaan data menjadi amat sangat penting dalam upaya mendukung setiap sektor untuk berkembang, tak terkecuali sektor perlindungan sosial. Melalui webinar yang diselenggarkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) yang mengangkat topik “Sistem Peringatan Dini dan Informasi Risiko untuk Monitoring Ancaman Hidrometrologis Bagi Perlindungan Sosial Adaptif” diselenggarakan pada Selasa, 27 Oktober 2020 beberapa ahli menyampaikan pandangannya menganai keterkaitan data dan perlindungan sosial adaptif.

Dr. Dodo Gunawan, DEA selaku kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG menyampaikan bahwa peringatan dini dibuat sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Peringatan dini dilakukan sesuai dengan Sendai Framework untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB), 7 target global yang menyebutkan bahwa secara substansial meningkatkan keberadaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi risiko serta penilaiannya kepada masyarakat pada tahun 2030. Informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BMKG sebenarnya mengacu kepada hal ini.

Bila disesuaikan dengan skala waktu dan ruang, maka dapat dibedakan bahaya dan bencana yang terjadi secara slow onset seperti misalnya perubahan iklim, rapid onset seperti perubahan cuaca atau banjir dan sudden onset seperti halnya gempa dan tsunami. BMKG sudah mengembangkan Climate Early Warning System (CEWS-BMKG) yang datanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam sektor, seperti halnya pertanian. Data mengenai perubahan iklim, musim atau La Nina dapat dijadikan sebagai acuan menanam atau melakukan panen untuk ketahanan pangan.

Bapak Fachri Radjab melengkapi paparan dari bapak Dodo, dimana ia menjelaskan mengenai data meteorologi yang mana masuk kedalam kejadian yang fast onset atau rapid onset. Menurut bapak Fachri kita seharusnya mengantisipasi potensi bencana yang ada, potensi bencana hidrometrologi ini ada pada sepanjang tahun. Sebagai contoh di bulan Oktober adalah periode peralihan dari musim kemarau ke hujan maka banyak potensi kejadian puting beliung dan hujan lebat. Begitu masuk musim hujan pada bulan Desember akan terjadi banjir longsor dan lainnya. Pada musim kemarau bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Hal ini menandakan bahwa kewapadaan dan kesiapsiagaan memang harus dilakukan sepanjang tahun.

Beberapa hal terkait dengan sistem peringatan dini yang dikembangkan BMKG dilakukan untuk kebutuhan bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana, begitu pula untuk pemanfaatan perwujudan perlindungan sosial adaptif. Perlu adanya kerjasama dengan berbagai macama stakeholder agar data yang dikeluarkan oleh BMKG bisa dimanfaaykan oleh berbagai sektor.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Afrial Direktur Peringatan Dini BNPB. Ia mengatakan bahwa Inarisk adalah sebuah aplikasi yang sudah mengintegrasikan data dari BMKG. Walaupun saat ini Inarisk masih bersifat pasif dari berubahan data-data dan integrasi dengan data lain, harapannya akan segera diperbaiki dengan memanfaatkan berbagai data dari kementrian lembaga lain. Hal ini diharapkan dapat menyampaikan informasi secara lebih cepat. Pihak BNPB juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung untuk mengambangkan Multi Hazard Early Warning System atau disingkat MH-EWS. Upaya mengembangkan Multi Hazard Early Warning System dilakukan untuk membangung sebuah peringatan dini yang terpadu yang harapannya dapat memberikan peringatan dini dengan berbagai macama data yang dipadukan sehingga dapat menjalankan upaya pengurangan risiko bencana yang semakin bagus dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh sektor.

Bapak Arif Wibowo yang merupakan Kasupdit Identidikasi dan Analisis Kerentanan KLHK menjelaskan bahwa KLHK berusaha menjalankan strategi adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi risiko berdasarkan pada Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Strategi adaptasi perubahan iklim Indonesia adalah untuk mengurangi risiko, menaikan kapasitas adaptasi masyarakat, meningkatkan ketangguhan dan mengurangi kerentanan pada perubahan iklim dalam semua sektor yang dibangun sampai tahun 2030 melalui peningkatan literasi iklim, meningkatkan kapasitas lokal, meningkatkan pengetahuan manajemen, memusatkan antara adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dan aplikasi teknologi yang adaptif.

Saat ini KLHK telah memiliki sebuah sistem informasi yang bernama Sistem Irformasi dan Data Indeks Kerentanan atau biasa disebut SIDIK. Yang dibuat dengan tujuan menyediakan infromasi tentang tingkat kerentanan desa/ kelurahan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholder, sebagai acuan dalam menentukan prioritas aksi adaptasi dan sebagai indikator monitoring dan evalasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Joko Widiarto perwakilan dari Kementrian Sosial, dalam paparannya menyampaikan bahwa Kementrian Sosial sudah mengembangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui paparannya ia mengatakan bahwa kementrian sosial ingin memadukan data untuk membangun sebuah sistem yang terpadu dengan tiga kelompok data utama diantaranya adalah pemerlu kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Terdapat sebuah kendala dalam menangani korban bencana, pasalnya data dari korban bencana biasanya belum lengkap. Kementrian sosial terlaj melakukan koneksi data dengan berbagai macam kementrian dan lembaga, seperti halnya Kemendikbud, Kementrian Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS dan Pajak.  Pengelolaan DTKS sudah dilakukan dengan membuat Sistem Infromasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang memetakan dengan baik keberadaan keluarga pra sejahtera berdasarkan letak geografis dengan data by name by address.

Christian dari UNDP menyatakan bahwa pemanfaatan informasi tersebut belum dimanfaatkan secara sektoral. Setiap sektoral saat ini belum mampu untuk meintegrasikan data-data yang tersedia untuk menjalankan program dan belum memiliki kapasitas perencanaan untuk dapat mengoperasionalkan informasi tersebut. Dengan ketersediaan data dan informasi yang ada maka diharapkan dapat memacu operasianal program yang telah dibuat menjadi dapat dijalankan sebelum bencana terjadi. Dia menekankan pemanfaatkan informasi berbagai kementrian lembaga untuk dapat dimanfaatkan dalam upaya pengurangan risiko bencana agar dapat menjalankan perlindungan sosial adaptif dengan baik.

Semua kementrian dan lembaga menyambut terbuka pemanfaatan bersama data yang dimiliki masing-masing dari mereka. Namun belum terjalin pengintegrasian data karena belum ada kesepahaman bersama untuk memanfaatkan data dalam menjalankan program kerja. Keinginan kita bersama untuk bisa melakukan pengurangan risiko bencana dengan tepat dan efisien dengan memanfaatkan ketersediaan data. Tak lupa pula untuk menyiapkan masyarakat agar dapat menerima informasi dengan baik dan mengedukasi masyarakat agar mengetahui apa yang harus dilakukan ketika informasi itu diterima. (LS)