AMPU-PB Gelar Konsultasi Publik RUU Penanggulangan Bencana

JAKARTA, DISASTERCHANNEL.CO- Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB) hari ini menggelar Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana di Morisey Hotel, Menteng, Jakarta Pusat.

AMPU-PB merupakan aliansi dari sejumlah organisasi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana seperti Planas PRB, Palang Merah Indonesia, Partners For Resilience, Yayasan Skala dan lain-lain.

Acara tersebut bertujuan untuk memfasilitasi hadirnya suatu forum publik yang bisa digunakan untuk penyampaian aspirasi kepada Pemerintah dan DPR RI terkait RUU Penanggulangan Bencana dan sebaliknya, pengkomunikasikan perkembangan pembahasan serta posisi Pemerintah dan DPR terkait RUU tersebut kepada publik.  Acara tersebut dihadiri berbagai pihak dari klaster masyarakat sipil, Pemerintah, NGO dan dunia usaha.

Menurut Puji Pujiono yang mewakili AMPU-PB dalam sambutannya mengatakan Sistem PB selama 12 tahun ini sudah maju, diakui dalam skala dan kedalaman, dikenal masyarakat luas dengan capaian yaitu PB menjadi kesadaran bersama, PB sudah diakui dan dilembagakan, Sistem PB inklusif sudah berjalan.

Namun penguatan UUPB dimata masyarakat sipil juga masih memiliki kesenjangan diantaranya selama ini PRB masih dalam bentuk gagasan belum substantif, respon belum cukup efektif dan konsisten serta peran masyarakat sipil yang masih belum nampak dalam mendorong RUU PB.

Puji juga menyampaikan usulan masyarakat sipil dalam memperkuat UUPB yaitu mempertahankan dan memperkuatkan UUPB, melakukan perubahan seperlunya, melengkapi peraturan turunan dan memperbaiki pelaksanaan di daerah sektor.

Dengan harapan bisa memperkuat BNPB menjadi Kementerian sekaligus Badan yang memberdayakan daerah dan KL sektoral, memberdayakan unsur pengarah menjadi komisi atau Forum Nasional terdiri dari wakil resmi dan berkewenangan K/L dan pemangku kepentingan lain, serta melengkapi peraturan pelaksanaan sistem tangap darurat ; penetapan status dan tingkatan bencana; fungsi komando dan kemudahan akses.

Jalan panjang proses revisi UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, sampai pada detik-detik yang menentukan. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI (Baleg) pada tanggal 3 Juli 2019, memutuskan bahwa Rancangan Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan yang diambil dalam rapat pleno Baleg tersebut didukung oleh 10 fraksi DPR di Baleg. RUU inisiatif DPR ini akan diusulkan dalam sidang paripurna DPR RI sebagai pengganti UU No. 24/2007. Selanjutnya, dalam rapat paripurna ke-22, tanggal 16 Juli 2019, DPR RI menyetujui usul Baleg tentang RUU Penanggulangan Bencana sebagai usul inisiatif DPR RI.

Pelaksanaan tata kelola penanggulangan bencana sejak lahirnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah berjalan dengan baik. Pemerintah dan berbagai pihak telah berupaya untuk mewujudkan Indonesia yang aman dari bencana, baik dengan mitigasi struktural/non-struktural, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, hingga pemulihan yang menekankan pembangunan yang lebih baik.

Namun demikian, tantangan penanganan darurat bencana di Indonesia akan terus berlanjut sebagai konsekuensi kondisi geografis dan geologis negeri ini, berbagai masalah lingkungan, perubahan iklim, kepadatan penduduk dengan persebaran yang tidak merata, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali.

Untung Tri Winarso dari pokja substansi Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB) mengatakan bahwa RUU PB harus memperhatikan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, dukungan keuangan langsung (direct budgetary support) dan memberi ruang bagi partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari kejadian tri-bencana di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 yaitu gempa besar, disusul tsunami dan dibarengi likuifaksi menunjukkan pada kita bahwa risiko bencana yang sudah diketahui sebelumya, tidak cukup lagi didekati dan direduksi dengan tindakan-tindakan kesiapsiagaan dan tanggap darurat saja.

Untung menyatakan diperlukan suatu penanganan terpadu dan menyeluruh yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan serta tata ruang dan wilayah yang akurat, menggunakan pendekatan bentang lahan (landscape) ketimbang pendekatan teritorial-administratif kewilayahan seperti biasanya.

Kunci dari penguatan penanggulangan bencana adalah koordinasi yang efisien dan efektif di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mulai dari perencanaan pembangunan, penyelenggaraan Penanggulangan Bencananya itu sendiri sampai pemantauan/pengawasan dan evaluasinya.

Selain hal kelembagaan, AMPU-PB juga memandang perlu akan adanya komitmen eksplisit dari pemerintah di tingkat pusat dan daerah agar menganggarkan prosentase tertentu dalam APBN/APBD untuk pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tidak dibatasi hanya sebagai dana siap pakai untuk tanggap darurat saja, tetapi bisa menjangkau semua kegiatan dalam fase para-bencana juga.

Hal ketiga yang disoroti AMPU-PB adalah mengenai peran organisasi Masyarakat sipil. Menurut Untung Tri Winarso, “Naskah UU Penanggulangan Bencana yang baru, harus menyatakan secara eksplisit perihal pemberian kesempatan kepada Organisasi Masyarakat Sipil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di fase pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.”

Dijelaskan Untung, rumusan mengenai pelibatan organisasi masyarakat sipil itu merupakan bagian yang mengatur hak, kewajiban dan peranan sebagaimana yang diusulkan AMPU-PB sbb:

  • Organisasi masyarakat sipil menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  • Organisasi masyarakat sipil berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan yang diberi tugas melakukan Penanggulangan Bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
  • Organisasi masyarakat sipil berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dan asas non-proselitisi dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Bencana.
  • Organisasi masyarakat sipil dapat mengadopsi dan menjalankan standar pelayanan minimum penanggulangan bencana yang berlaku di kalangan pemerintahan dan/atau standar pelayanan minimum penanggulangan bencana atau bantuan kemanusiaan lain yang berlaku secara internasional.
  • OMS mendapat ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
  • Organisasi masyarakat sipil dapat mengajukan usul dan/atau keberatan, pengaduan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman dan risiko bencana.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh organisasi masyarakat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah

(Dwi.M/Wan)