HFI Menyelenggarakan Diskusi Sekolah Madrasah Aman Bencana

DisasterChannel.co – 06/09/2017 – Humanitarian Forum Indonesia (HFI) Selasa 05/09/2017 menyelenggarakan diskusi mengenai Sekolah Madrasah Aman Bencana. Diskusi diselenggarakan di hotel Cipta, Menteng, Jakarta ini menghadirkan pembicara dari Kemendikbud, Kemenag, Konsorsium Pendidikan Bencana dan BNPB. Diskusi menghasilkan sejumlah temuan dan rekomendasi penting bagi sekolah yang terancam bencana di seluruh Indonesia.

Salah satu yang melatarbelakang diselenggarakan diskusi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 ayat 2 menyebut akomodasi kebutuhan pendidikan di daerah bencana yang dituangkan ke dalam terminologi pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus didefinisikan sebagai pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa letak geografis Indonesia berada di daerah yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana. Peta risiko multi bahaya hasil kajian BNPB tahun 2015 (InaRisk.bnpb.go.id) menunjukkan dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun terakhir (1982-2014) terjadi 13.729 kejadian bencana, yang didominasi oleh banjir dan diikuti oleh tanah longsor, angin kencang, kekeringan dan bencana lain. Namun bencana yang paling banyak memakan korban adalah bencana gempa bumi yang diikuti oleh tsunami (mengakibatkan 174.101 orang meninggal), gempa bumi (15.250 orang meninggal), banjir dan tanah longsor (7.555 orang meninggal) dan bencana lain (28.603 jiwa).

Setiap tahun ribuan sekolah terdampak berbagai jenis bencana di seluruh Indonesia. Berdasarkan data kejadian bencana di Indonesia yang dikeluarkan BNPB, Sektor Pendidikan merupakan sektor kedua terparah yang terdampak bencana setelah pemukiman.  Jumlah sekolah memang sangat banyak dan besarnya populasi anak usia sekolah. Dampak bencana terhadap pendidikan dapat menimbulkan:

  • Korban jiwa dan luka-luka
  • Gangguan terhadap kegiatan pembelajaran karena sarana prasarana sekolah rusak, perangkat penunjang pembelajaran rusak atau sekolah dijadikan tempat pengungsian
  • Kerusakan sarana prasarana sekolah
  • Kehilangan/kerusakan dokumen penting sekolah, peserta didik dan guru
  • Trauma peserta didik, guru dan warga sekolah lainnya
  • Terganggunya akses menuju sekolah, seperti jalanan terkena banjir, longsor, atau jembatan ambruk

Pembicara dari Kemendikbud, Sri Renani Pantjastuti MPA menyampaikan bahwa sudah ada UU, Peraturan atau kebijakan yang menjadi dasar untuk program Sekolah Madrasah Aman Bencana.  Ia juga menyampaikan tidak hanya madrasah tetapi juga sekolah untuk agama lain juga menjadi sasaran kebijakan ini.

Di bagian kedua dari pemarannya disampaikan daftar dari sejumlah kegiatan atau upaya yang sudah dilakukan untuk Sekolah Madrasah Aman Bencana ini. Upaya itu antara lain adalah: pelatihan bagi para pendidik, menerbitkan buku panduan atau menyediakan media mengenai SMAB dan yang tak kalah penting adalah pendirian sekretariat nasional untuk menggalang koordinasi seputar SMAB.

Sedangkan pembicara dari BNPB, Pratomo Cahyo Nugroho menyampaikan sudah ada implementasi SMAB di banyak sekolah di Indonesia. BNPB juga sedang merancang monitoring and evaluation system. Yang menarik, BNPB menyampaikan  bahwa ada beberapa sekolah sudah mengimplementasikan SMAB dengan dana APBD. Itu bagus. Bahkan ada juga yang menggunakan dana desa. Program SMAB disebutkan akan lebih terintegrasi dengan web InaRisk.

Yang tak kalah penting, BNPB menyampaikan program SMAB ini sejalan dengan sosialiasi terus-menerus dari upaya PRB di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, perjalanan upaya PRB di Indonesia baru 1 dekade. Masih baru dan masih banyak yang tidak mengenal konsep PRB, sehingga butuh sosialisasi yang kreatif dan keras. Untuk itu BNPB bekerjasama dengan Perkumpulan SKALA segera meluncurkan sebuah website RisikoBencana.co yang di dalamnya juga akan ada  halaman khusus mengenai program SMAB dari BNPB.

Pembicara dari Direktorat Madrasah, Kementerian Agama (Kemenag) mengakui, bahwa belum ada program SMAB yang cukup berarti di lingkungan kerjanya. Ini agak memprihatinkan, karena ada 77.000 madrasah yang berada di bawah “koordinasi” Kemenag, namun program SMAB belum terlalu “diupayakan.” Ia juga menambahkan 90% dari madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia ini adalah madrasah swasta.

Meski demikian Kemenag membuat kebijakan yang penting juga saat terjadi bencana di madrasah. Ada beberapa program, yang mungkin bisa disebut seperti SMAB, sudah dilaksanakan adalah seperti bantuan untuk madrasah yang berada di wilayah rawan bencana atau pada situasi bencana.

Bahkan pembicara juga mengakui belum ada sekretariat yang dibentuk, belum ada web, dan lain-lain untuk mendukung program SMAB.

Pembicara dari Konsorsium Pendidikan Bencana, H. Iskandar Leman menyampaikan di antaranya adalah laporan mengenai hasil dari konvensi yang belum lama ini diadakan di Magelang mengenai Pendidikan Bencana. Laporan ini penting untuk didiskusikan untuk membuat tindak-lanjut yang berarti.

Ia juga menyampaikan, bahwa Konsorsium Pendidikan Bencana sudah menentukan beberapa target penting, seperti:

  • Pendidikan Bencana mendapat 5% di APBD
  • Menjadi kebijakan penting di daerah
  • Masuk ke dalam kurikulum pendidikan
  • Pelatihan yang lebih intesif
  • Penurunan Risiko Bencana sebesar 10-15%
Sort by:   newest | oldest | most voted
trackback

[…] Baca juga: HFI Menyelenggarakan Diskusi Sekolah Madrasah Aman Bencana […]

wpDiscuz